komisi x dewan perwakilan rakyat tidak terima dengan kinerja kementerian pendidikan juga kebudayaan setelah menyaksikan permasalahan selama pelaksanaan ujian nasional hampir dalam semua provinsi.
fakta berbicara lain, makanya kami berbagai dalam komisi x sangat tidak terima dengan un yang kacau ini. padahal semua kali mencatat ujarnya persiapannya sudah matang, namun dan terjadi hingga hari ini berbalik kan, kata wakil ketua komisi x dpr ri syamsul bahri saat berdialog melalui jajaran pemprov sulawesi selatan dalam ruang pola kantor gubernur sulsel di makassar, senin.
ia menyatakan permasalahan un pada 2013 tidak boleh terulang dulu di tahun-tahun kedepan.
pihaknya harapkan kepada kemendikbud agar mampu menjelaskan permasalahan tersebut agar mereka tidak mengulangnya pada tahun yang akan datang.
Informasi Lainnya:
- Jasa Cuci Sofa Profesional
- Grosir Aksesoris Korea
- Jual Macam-macam Aksesoris Korea
- Tempat Beli Jam Tangan Murah
komisi itu sudah melayangkan surat panggilan terhadap mendikbud muhammad nuh supaya memberikan penjelasan juga pertanggungjawaban kepada dpr tenntang melalui pelaksanaan un 2013.
kita mau minta klarifikasi jumat (26/4) malam nanti. bagaimana masalahnya, tergolong sentralisasi percetakan oleh karenanya un amburadul begini, apa dan terjadi juga apa rencana mereka kepada un 2014, papar syamsul dan disertai beberapa anggota dpr ri selama antaranya vena melinda, ulfah hermanto, serta ahmad zainuddin.
ia menyampaikan hingga saat ini baru ada bagian dan memperdebatkan soal teknis un. perdebatan tersebut mulai dari pencetakan naskah ujian dan tersentralistik sampai materi teknis lainnya.
dpr, katanya, setuju melalui un dan dijadikan dibuat patokan pemerataan studi.
akan akan tetapi, tenntang dengan hasil un dan akan dibuat untuk tiket agar masuk ke perguruan tinggi, dia menungkapkan perlunya kemendikbud mempunyai ukuran yang lain, tanpa menyaksikan hasil un.
hasil un itu tak mencerminkan kualitas siswa dan sebenarnya serta ini dan adalah tantangan kita bersama. mesti banyak perhatian lain selain daripada hasil un itu, ujarnya.
ketua dewan pendidikan sulsel professor halide yang hadir selama dialog itu menungkapkan berang melalui amburadulnya pelaksanaan un yang hampir terjadi pada berbagai provinsi.
ia menyatakan pesan dengan komisi x dpr itu agar disampaikan pada kemendikbud tenntang kekecewaan terhadap pelaksanaan un.
ia menyatakan sejak awal tak sudah setuju manakala pencetakan un harus dipusatkan dalam jakarta.
alasan penolakan tersebut, katnaya, karena letak geografis, terlebih dalam indonesia bagian timur yang cukup sulit untuk distribusi soal ujian.
ia mengajarkan un dan diselenggarakan serentak melalui mencetak naskah un dan tersentralisasi pada jakarta, akan berpengaruh di distribusi.
dari januari kemarin saya suda sampaikan ke kemendikbud terkait risiko sentralisasi percetakan, aku bilang tinjau ulang, namun sebab tak didengar maka beginilah hasilnya, katanya.
ia menjelaskan kondisi geografis pada indonesia pihak timur, antara lain berupa kepulauan, pegunungan, melalui infrastruktur jalan dan baru kurang menarik makanya distribusi soal ujian memerlukan waktu yang lama.
dia menyatakan tuntutan supaya badan standar nasional studi (bsnp) dan badan penelitian juga pengembangan (litbang) kementerian pendidikan serta kebudayaan bertanggungjawab atas permasalahan itu.
ia mengatakan persoalan tersebut bukan semata-mata kesalahan kemendikbud.
bsnp serta litbang kemendikbud, selain pak menteri dan paling bertanggungjawab. ini dikerjakan bersama-sama serta disepakati bersama, sehingga semua harus bertanggungjawab, katanya.
halide dan mempertanyakan alasan kemendikbud dan tak mengerjakan kontrak melalui percetakan mengenai agenda un.
seharusnya, katanya, kemendikbud memberikan kontrak dan gamblang, tergolong kapan soal dicetak dan waktu didistribusikan ke daerah.
selain itu, halide mengemukakan kiranya pengawas sekolah bukan cuma dilaksanakan oleh guru, ingin tetapi petugas pihak tata upaya-upaya juga terpaksa berkurang tangan.
oleh karena tersebut, dia berharap kepada komisi x dpr supaya dapat menyatakan keuntungan tersebut kepada mendikbud supaya kementerian tersebut melayani saran-sarannya agar bahan evaluasi supaya tak terjadi kekacauan un, semisal ketika ini.