KPU cabut pasal soal pemberedelan media

komisi pemilihan umum (kpu) hendak mencabut pasal 46 selama peraturan kpu no. 1 tahun 2013 perihal pedoman pelaksanaan kampanye pemilu, yang berkaitan melalui pencabutan izin penyiaran juga penerbitan media massa.

setelah bertemu dengan komisi penyiaran indonesia, kami sepakat pasal 46 tersebut dihapus serta akan diintegrasikan ke pasal 45 soal sanksi, tutur komisioner kpu, ferry kurnia rizkiyansyah, pada wartawan pada gedung kpu pusat, jakarta, rabu.

komisioner kpu arief budiman menegaskan, pasal 46 pada peraturan kpu itu merujuk di pasal 45 dan sudah mengatakan kiranya otoritas pengaturan, pengawasan serta pemberian sanksi berada di dua lembaga pers, yakni komisi penyiaran indonesia (kpi) serta dewan pers.

kpu hanya mengatur terkait peserta pemilu. kami sepakat untuk tidak mencampuri kewenangan masing-masing lembaga pers, papar arief.

Informasi Lainnya:

menurut komisioner kpi pusat, idy muzayyad, keputusan kpu itu tidak keliru.

keputusan tersebut sudah tidak salah supaya tak banyak multitafsir perihal kewenangan pencabutan izin, khususnya penyelenggaraan penyiaran, katanya.

dalam pelaksanaan pengawasan mengenai media massa di waktu kampanye, kpi mau tinggal selama pedoman pelaku penyiaran serta standar situs siaran (p3sps).

peraturan kpu no. 1 tahun 2013 selanjutnya akan disempurnakan, terlebih dan berkaitan melalui pemberitaan, penyiaran dan promo selama waktu kampanye terbuka.

ayat 4 pasal 45 dan berbagai ayat pada pasal 46 selama peraturan kpu tersebut hendak dihapus juga ayat 2 pasal 45 akan diperbaiki.

Entri Populer