sekitar 50 persen daripada 1,1 juta hektare (ha) kebun kelapa sawit dan dikelola petani dengan swadaya dalam provinsi riau ditengarai mencari bibit sawit palsu, oleh karenanya menimbulkan kerugian besar akibat tidak bisa berbuah.
dari 1,1 juta hektare sawit petani swadaya dalam riau, sekitar 50 persen atau kurang lebih 500 ribu hektare lebih, terindikasi membeli bibit sawit tiruan, tutur kepala seksi pengembangan usaha perkebunan di dinas perkebunan provinsi riau, sri ambar k. saat dikontak diantara dalam pekanbaru, minggu.
menurut dia, bibit sawit tiruan itu kerap disebut petani dengan bibit mariles serta bekas. secara kasat mata bibit itu tak ada bedanya melalui yang benar, hanya dari harga jauh lebih miring.
biasanya petani tergiur karena harganya yang amat miring, tapi dampaknya bisa dilihat ketika tanaman sawit seharusnya telah panen selama usia empat tahun, namun tanaman dengan bibit palsu tak dapat, ujarnya.
Informasi Lainnya:
- Jaga Kecantikan, Febby Febiola Ikut Tren Sulam Alis
- Ikut Tren Sulam Alis, Feby Ingin Jaga Kecantikan
- Ikut Tren Sulam Alis, Feby Ingin Jaga Kecantikan
- Ikut Tren Sulam Alis, Feby Ingin Jaga Kecantikan
ia mengatakan, beredar luasnya bibit palsu tersebut menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap petani dengan modal pas-pasan. pihak pemerintah terus bekerja melakukan pembinaan dan sosialisasi pada pemilihan bibit dan baik terhadap petani.
selain itu, ia menyatakan dinas perkebunan riau sejak tahun 2012 melakukan web penggantian bibit terhadap petani dan menjadi korban bibit palsu. setiap petani diminta berkoordinasi melalui kelompok tani agar memesan pengusulan dengan dinas perkebunan dalam kabupaten/kota setempat.
setelah persyaratan mencukupi, dinas perkebunan provinsi riau ingin menyalurkan bantuan dana untuk mengganti dengan bibit baru dan telah bersertifikat.
pemerintah membantu uang bibit baru saja, sementara pembongkaran tanaman lama diselenggarakan dengan petani sendiri, katanya.
menurut dia, untuk tahun ini pendanaan web penggantian bibit menggunakan dana apbd riau untuk lahan seluas 500 ha. persentasi itu lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang cuma seluas 100 ha karena sebelumnya dibiayai dengan dana apbn.